Presiden Pilihan, Damai Aceh Berkelanjutan

Hampir genap sembilan tahun perdamaian di Aceh antara Gerakan Aceh Mardeka dengan Pemerintah Republik Indonesia, setelah gejolak konflik puluhan tahun lalu, dan memakan banyak korban, mulai korban material, mental, fisik, dan korban nyawa.

Perdamaian dambaan setiap insan didunia ini, tanpa kecuali rakyat Aceh juga menginginkan perdamaian ini langgeng, sehingga tiada lagi ada yang dikorbankan, tiada lagi letusan senjata api, tiada lagi derap langkah sepatu boat pengintai mangsa yang membuat setiap jantung penghuni rumah tua gemetar, seolah mereka tengah diintai oleh binatang Garda pemangsa manusia (dongeng).

Nikmat perdamaian yang telah terbina selama ini adalah anugerah yang sangat berharga, semestinya tiada kemunafikan pada kita untuk mensyukurinya, dalam segala hal, kita semestinya mengiplimentasikan rasa syukur itu, saling berbagi, menghargai dan bersatu untuk kemajuan Aceh kedepan.

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

“Dan Musa berkata: "Jika kamu dan orang-orang yang ada di muka bumi semuanya mengingkari (nikmat Allah) Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji", (Q. S Ibrahim : 7-8).

Ketika seluruh lapisan masyarakat yang ada di Aceh berkomitmen untuk menjaga perdamaian, maka ini bukan saja masalah Aceh, namun masalah nasional yang mesti seluruh masyarakat Indonesia mendukungnya, terlebih siapa pun yang menjabat sebagai presiden, dan ini akan berlanjut bila presiden itu menjalankan amanah bangsa.

Presiden Yang Amanah, Konsep Aceh Damai

Tidak lama lagi kita akan dihadapkan dengan pemilihan Presiden, Sembilan Juli adalah hari yang sangat bersejarah bagi rakyat Indonesia umumnya, dan rakyat Aceh khususnya, dimana sosok pemimpin baru akan terpilih, kali ini rakyat Indonesia tidak memiliki banyak pilihan, hanya dua kubu, yang satu berlatar belakang militer dan yang lainnya berlatar belakang sipil.

Pilpres kali ini adalah PR yang sangat berat bagi masyarakat Aceh dalam menentukan presiden pilihan mereka, karena mereka dihadapkan dengan kelanggengan perdamaian Aceh yang telah terbina selama ini, apalagi ada isu bermacam-macam dalam masyarakat, yang apabila si A terpilih jadi presiden maka Aceh akan konflik lagi, dan berbagai macam isu lainnya yang tak bertuan namun sudah berkembang dalam keseharian rakyat Aceh.

Prabowo Subianto – Hatta Rajasa dan Jokowidodo – Jusuf Kala, dua pasang calon presiden yang disajikan pada sembilan Juli mendatang, Prabowo merupakan Letjen purnawirawan dan mantan Pangkostrad sedangkan Jokowi adalah politisi dari partai PDI-P yang pimpinannya adalah Megawati.

Dari setiap capres tersebut, mereka memiliki dukungan dari purnawirawan, ada purnawirawan yang setia pada Prabowo antara lain ; Kivlan Zen, Glenny Kairupan, Sudrajat dan lain-lain. Golongan ini sering dinamakan TNI Hijau (faksi/tentara Hijau).
Di kubu  Jokowi, serombongan  purnawirawan juga bertengger di sini. Ada Wiranto, Agum Gumelar, Adang Ruchiatna, Ryamizard Ryacudu dan terakhir Luhut Panjaitan. Golongan ini dinamakan TNI Merah Putih (faksi/tentara Merah Putih), (Daniel Zora-Okezone).

Namun itu semua tidak memberikan dampak apa-apa terhadap perdamaian Aceh bila salah satu dari mereka terpilih menjadi orang nomor satu di Indonesia, bila mereka tetap berkomitmen melestarikan perdamaian itu dan menjalankan amanah MoU sehingga tiada dusta antara pemerintah pusat dan masyarakat Aceh.

Memang MoU itu bukanlah segalanya, namun dengan MoU itulah yang membuat masyarakat Aceh merasa tentram, yang dulunya hidup dengan penuh kewas-wasan, desingan peluru dan dentuman bom, penculikan, pemukulan, dan pembunuhan, tapi sekarang rakyat hidup dalam kedamaian, walau masih dalam masa transisi kedalam yang lebih maju dan berdaulat.

Dengan terpilihnya presiden pada pemilihan Juli mendatang, semoga siapapun yang terpilih mampu menjalankan amanah MoU, agar keterpurukan mental dan ekonomi masyarakat selama konflik bisa terbenahi, menjadikan Aceh yang madani yang menjadi daerah produksi dengan seribu macam kekayaan alam mampu mensejahterakan manusia yang mendiaminya.

Perdamaian Aceh Milik Masyarakat Aceh

Ketika berbicara masalah perdamaian di Aceh, maka kita telah berbicara tentang seluruh lapisan masyarakat Aceh, karena perdamaian yang berlanjut di Aceh itu bagaimana masyarakat Aceh menjaga dan memapahnya. Dan ini sangat berpengaruh bagaimana komitmen Pemerintah Aceh dalam menjaga perdamaian dan bagaimana komitmen Pemerintah Aceh dalam memberi kesejahteraan kepada masyarakat Aceh. Kalau Pemerintah Aceh hanya menjual janji palsu yang tersusun rapi dalam kampanyenya, maka itu sama dengan membakar api didalam sekam, yang nantinya semua akan rugi dan kita akan lebih terpuruk dari sekarang.

Perdamaian di Aceh milik masyarakat Aceh, dan ini tidak bisa dimanipulasi oleh sebagian orang atau sebagian kelompok, kalau rakyat Aceh ingin damai maka itu akan damai, dan bila rakyat Aceh tidak ingin damai maka Aceh akan konflik, semuanya terserah rakyat Aceh, sedangkan siapapun pihak ketiga itu tidak akan memberi bekas apapun bila rakyat Aceh tetap pada komitmennya.

Ketika Presiden terpilih, maka rakyat Aceh tetap pada posisinya, maju atau tidaknya tergantung Pemerintahannya, buktinya Aceh telah lama dalam status Otonomi khusus yang milyaran uang diplot pertahunnya, namun adakah dana penggunaan itu lebih banyak untuk publik pemanfaatannya atau lebih banyak untuk aparatur, dalam 2027 maka otsus di Aceh akan berakhir dan ini sebagai lampu merah bagi rakyat Aceh umumnya, kalau saat otsus tidak sejahtera maka jangan harap saat kontrak otsus habis rakyat lebih sejahtera.

Keterbukaan informasi kepada publik sangat dibutuhkan oleh rakyat, setiap anggaran yang diplot oleh setiap Dinas itu harus diketahui publik, jangan-jangan nama kegiatan untuk publik namun dalam susunan renja malah uangnya mengalir untuk aparatur, dengen keterbukaan dan saling menghargai adalah modal Aceh akan maju.

Oleh: Joel Buloh